JEMBATAN DARURAT DARI BATANG KELAPA: POTRET PERJUANGAN WARGA 5 PEDUKUHAN DI LEMONGPesisir Barat |

Fokus Lensa Nusantara.com – Antusiasme dan semangat gotong royong masyarakat kembali menjadi bukti nyata bahwa harapan tidak pernah benar-benar padam, meski akses infrastruktur masih jauh dari kata layak.Warga dari lima pedukuhan di wilayah Kecamatan Lemong, yakni penghubung antara Dusun Talang Jaya, Pekon Bandar Pugung dengan Dusun Rindu Alam, Bumi Harta, Bumi Rahayu, dan Sukajadi Pekon Penengahan, secara swadaya memperbaiki jembatan Way Kubu yang selama ini menjadi satu-satunya akses vital bagi aktivitas masyarakat.

Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan pada Selasa, 30 Juni 2026, dengan melibatkan lebih dari 100 orang warga dari lima pedukuhan. Selain masyarakat, kegiatan ini juga diikuti oleh pemangku setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan mendesak warga.

Dengan keterbatasan yang ada, masyarakat terpaksa menggunakan batang pohon kelapa sepanjang kurang lebih 15 meter sebagai material utama jembatan darurat. Seluruh material diperoleh dari swadaya warga melalui iuran bersama.

Adapun rincian iuran masyarakat yang berhasil dihimpun, antara lain:

– Pedukuhan Bumi Harta: Rp 780.000

– Pedukuhan Bumi Rahayu: Rp 1.220.000

– Pedukuhan Rindu Alam: Rp 1.200.000

– Sumbangan dari luar pedukuhan: Rp 340.000

Sehingga total keseluruhan iuran masyarakat mencapai Rp 3.540.000, yang digunakan untuk pembelian batang kelapa, pengolahan papan, serta biaya tenaga kerja dalam proses pembuatan jembatan darurat.

Upaya ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan mobilitas warga, meskipun risiko keselamatan tetap membayangi setiap langkah yang melintas di atasnya. Jembatan Way Kubu bukan sekadar penghubung wilayah. Ia adalah nadi kehidupan. Di atasnya, anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan—mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA—melintasi setiap hari demi meraih masa depan. Di atasnya pula, hasil bumi para petani diangkut sebagai penopang ekonomi keluarga.

Namun ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya pembangunan yang layak dan permanen dari pihak pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.Tokoh masyarakat setempat, Ikrom, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Jembatan ini menyangkut keselamatan banyak orang. Kami berharap pemerintah segera turun tangan dan memberikan perhatian serius,” tegasnya.Sementara itu, tokoh pemuda, Endah Pratama, menegaskan bahwa generasi muda tidak ingin terus mewarisi keterbatasan yang sama.

“Kami turun langsung, kami gotong royong, kami iuran. Tapi ini bukan hanya soal hari ini—ini soal masa depan kami. Jangan sampai anak-anak kami nanti masih melewati jembatan darurat seperti ini. Kami butuh kehadiran nyata pemerintah, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Masyarakat hanya bisa berharap—meski sederhana—agar ada perhatian nyata dari para pemangku kebijakan. Setidaknya, pembangunan jembatan yang aman dan kokoh menjadi prioritas, mengingat fungsi vitalnya bagi ribuan aktivitas warga.

Kondisi ini menjadi cerminan bahwa masih ada ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah, yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Negara tidak boleh abai terhadap akses dasar masyarakat, terlebih yang menyangkut keselamatan dan masa depan generasi penerus.

Tribuana Muda Media Network menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek, melainkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara.

Jika masyarakat mampu membangun dengan segala keterbatasannya, maka sudah seharusnya pemerintah hadir dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.

Rp 3,5 juta dari rakyat kecil mampu menghidupkan jembatan, lalu di mana miliaran anggaran negara?Salam Keadilan. Pena Bicara, Fakta Menyala.

Laporan: Raden Majisin & Endah Pratama