terkini

Rombongan Vihara Dhamma Manggala Sukoharjo Turut Memperingati Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan dan Candi Plaosan

Terkini

Photo of Redaksi Redaksi3 hari ago
0 33 1 minute read

Klaten | Fokuslensanisantara.com | 31 Mei 2026 – umat Buddha berkumpul dalam suasana yang penuh damai dan khidmat untuk melaksanakan ibadah serta memperingati Hari Raya Waisak 2570 BE di dua situs bersejarah, yaitu Candi Sojiwan dan Candi Plaosan.

Prosesi sakral peringatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia YM Bhiksu Kusalasasana Mahasthavira, serta turut dihadiri oleh seluruh biksu Sangha Mahayana Indonesia dan sekitar 2.000 umat Buddha yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Rombongan peserta dari Vihara Dhamma Manggala Sukoharjo turut ambil bagian dalam perayaan suci ini, berangkat menggunakan dua bus dan sejumlah mobil pribadi dengan jumlah sekitar 150 orang.

Kehadiran mereka juga disertai oleh sedulur dari Majelis Penghayat Luhur Indonesia cabang Surakarta, yang ikut meramaikan serta mempererat persaudaraan dan kerukunan antarumat beragama.

Rangkaian kegiatan di Candi Sojiwan, tempat seluruh peserta melaksanakan persembahan, membaca sutta, dan mendengarkan ajaran Dhamma dengan penuh ketenangan.

Kegiatan diberangkat dari Candi Plaosan dengan kirab budaya menuju ke Candi Sojiwan tempat prosesi ritual spritual, di mana rombongan melakukan prosesi serta merenungkan kembali ajaran kasih sayang, belas kasih, dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Sang Budha.

Semoga peringatan yang penuh makna ini senantiasa membawa kedamaian, kebahagiaan, serta keberkahan bagi kita semua, dan semoga ajaran mulia terus terjaga serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE / 2026 “Semoga cahaya Dhamma senantiasa menerangi hati dan pikiran kita” ucap Putu peserta rombongan. Berikut harapan peserta Umat Budhis asal Mojosongo senantiasa peringan hari Waisak ini menjadi sarana menebar cinta kasih antar sesama umat manusia dan semua makhluk alam semesta.

Perwakilan MLKI Surakarta Sumarno dalam acara tersebut bergabung bersama para sesepuh Budhis di prosesi ritual ditenda kehormatan di Candi Sojiwan.
Usai acara dari Candi Sojiwan rombongan tiba di Vihara Dhamma Manggala sore hari umat Budhis meneruskan kegiatan meditasi bersama di Pendopo Balaikota Surakarta.

(Tri/05rt) Solo

 

Photo of Redaksi Redaksi3 hari ago
0 33 1 minute read
Photo of Redaksi

Redaksi

Related Articles

Warga Pasir Bedil Keluhkan Debu dan Aktivitas Truk Proyek Galian Tanah

Maret 20, 2026

Identifikasi 4 Langkah Strategis Penataan Tambang, Pemprov NTB Percepat IPR

Februari 24, 2026

Bandung Bukan untuk Dijual: Pengusaha dan Pemerintah Jangan Bermain Mata dalam Perampasan Lahan Hijau dan Cagar Budaya Bandung — Kami menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pengusaha dan jajaran Pemerintah Kota: hentikan segala bentuk manuver, negosiasi gelap, dan upaya “bermain mata” terkait lahan hijau dan cagar budaya di Kota Bandung. Perlu ditegaskan sejak awal, Kebun Binatang Bandung dan SMA Negeri 1 Bandung memiliki status, peruntukan, dan dasar hukum yang jelas. Kawasan tersebut bukan lahan bebas transaksi, bukan objek spekulasi, dan bukan komoditas bisnis. Setiap upaya penguasaan, pengalihan fungsi, atau klaim sepihak adalah pelanggaran terhadap hukum dan pengkhianatan terhadap kepentingan publik. Situasi yang menempatkan keputusan akhir di tangan Kementerian Kehutanan tidak boleh dijadikan tameng untuk melemahkan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Kota Bandung memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk menjaga aset daerah, ruang hidup rakyat, kawasan pendidikan, serta warisan sejarah dan budaya kota. Kami menegaskan dengan keras dan tanpa kompromi: lahan hijau, kawasan pendidikan, dan cagar budaya Kota Bandung adalah milik rakyat — bukan milik konglomerasi. Tidak ada satu pun kelompok bermodal besar yang berhak mengklaim, menguasai, apalagi mengalihfungsikan ruang hidup rakyat demi keuntungan bisnis. Jika hukum tunduk pada modal, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan penjajahan gaya baru. Perampasan lahan hijau dan cagar budaya adalah kejahatan terhadap konstitusi, lingkungan, dunia pendidikan, dan masa depan generasi Bandung. Pernyataan Tokoh Harry Utha – Kadiv Investigasi DPP LSM GMBI, menegaskan: “Kami melihat pola sistematis yang mengarah pada penguasaan lahan hijau, kawasan pendidikan, dan cagar budaya oleh kepentingan modal. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan terhadap ruang hidup rakyat. Jika negara kalah oleh uang, maka rakyat wajib melawan dengan hukum.” Ia menambahkan bahwa pembiaran terhadap praktik ini akan menjadi preseden buruk dan membuka pintu perampasan aset publik secara masif. Sikap Tegas dan Peringatan Resmi Kami menyatakan: Menolak tanpa kompromi seluruh klaim, penguasaan, dan alih fungsi lahan hijau, kawasan pendidikan, dan cagar budaya Kota Bandung. Mengecam keras praktik konglomeralisasi ruang hidup rakyat yang berlindung di balik regulasi dan kekuasaan. Memperingatkan pengusaha agar tidak mencoba menekan, mempengaruhi, atau mengondisikan kebijakan pemerintah kota. Memperingatkan pemerintah kota agar tidak tunduk pada modal dan tidak mengkhianati mandat rakyat. Siap melakukan perlawanan hukum dan aksi publik secara konstitusional dan terbuka. Langkah Hukum yang Akan Ditempuh Apabila peringatan ini diabaikan, kami siap dan akan: Mengajukan keberatan administratif dan gugatan ke PTUN Melaporkan pelanggaran tata ruang dan lingkungan hidup Menggugat perdata atas kerugian publik Menggelar aksi massa dan kampanye nasional untuk menyelamatkan aset Kota Bandung Landasan Hukum UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Penegasan Akhir Ini adalah peringatan, bukan sekadar pernyataan. Pemerintah yang membiarkan perampasan lahan hijau, kawasan pendidikan, dan cagar budaya sama saja ikut merusak masa depan kota. Hukum harus berdiri tegak, bukan berlutut di hadapan uang. Bandung bukan untuk dijual. Lahan hijau dan cagar budaya adalah hak rakyat.

Februari 19, 2026

Kejati Riau didampingi Aspidsus beserta Jajaran Menerima Kunjungan Kepala BPKP Riau

Februari 27, 2026

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button