Keputusan Wali Kota Bandung yang mencabut status SMA Negeri 1 Bandung sebagai cagar budaya kelas A terus menuai kritik tajam dari masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut aspek administratif, melainkan menyentuh soal keberanian politik dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Di tengah semakin sempitnya ruang hijau dan ruang publik kota, keputusan ini justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga Bandung.
Kecaman keras disampaikan oleh Harry Utha. Ia menilai, pemerintah daerah tidak boleh tunduk pada kekuatan modal dan kepentingan segelintir pengusaha.
“Pemerintah jangan kalah oleh uang pengusaha. Kota Bandung bukan milik oligarki, tetapi milik masyarakat dan generasi yang akan datang,” tegasnya.
Redaksi memandang, jika kebijakan strategis seperti pencabutan status cagar budaya dilakukan tanpa transparansi yang memadai, maka wajar bila publik mempertanyakan nyali dan komitmen pemimpinnya dalam menjaga warisan kota.
ANALISIS INVESTIGATIF9
Cagar Budaya, Lahan Kota, dan Tarik-Menarik Kepentingan Modal
Pencabutan status cagar budaya kelas A terhadap SMA Negeri 1 Bandung menyisakan pertanyaan mendasar terkait proses dan motif kebijakan. Secara prinsip, perubahan status bangunan bersejarah menuntut kajian akademik yang objektif, partisipatif, dan terbuka.
Namun hingga kini, masyarakat belum memperoleh penjelasan utuh mengenai dasar kajian tersebut. Kondisi ini memperkuat dugaan publik akan adanya tekanan kepentingan ekonomi terhadap aset-aset strategis kota.
Harry Utha, selaku Kadiv Investigasi DPP LSM GMBI, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari ancaman sistematis terhadap lahan hijau dan ruang publik Kota Bandung.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Bandung untuk menjaga lahan hijau dan aset milik kota dari rongrongan oligarki yang hanya memikirkan keuntungan semata,” ujarnya.
Analisis ini menunjukkan bahwa isu pencabutan status cagar budaya bukan persoalan tunggal, melainkan bagian dari pola besar pengelolaan kota yang rawan dikendalikan oleh kepentingan modal. Tanpa keberanian politik dan pengawasan publik yang kuat, Bandung berisiko kehilangan identitas dan keberlanjutannya.
Focus Lensa Nusantara.com
