KEJATI JABAR DIDESAK BUKA TERANG KASUS KORUPSI PEJABAT BANDUNG, KADIV INVESTIGASI DPP LSM GMBI HARRY UTHA ANGKAT SUARA

Bandung I Fokus Lensa Nusantara.com | 22 April 2026 – Penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret Wakil Wali Kota Bandung, Erwin Afandi, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, terus menjadi sorotan publik.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung pada Desember 2025, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam permintaan paket proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Status hukum keduanya semakin terang setelah upaya praperadilan yang diajukan ditolak. Namun demikian, publik menilai belum ada kejelasan lanjutan terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Kepala Divisi Investigasi DPP LSM GMBI, Harry Utha, secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Kasus ini sudah jelas statusnya. Jangan sampai ada kesan diperlambat atau bahkan ditutup-tutupi. Publik berhak tahu sejauh mana penanganannya,” tegas Harry Utha.

Ia juga menyoroti dugaan modus operandi berupa kolusi dan penyalahgunaan kewenangan, di mana paket proyek diduga diarahkan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan para tersangka.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta meredam krisis kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Desakan publik pun menguat, bahkan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih penanganan kasus jika tidak ada perkembangan signifikan dari aparat penegak hukum di daerah.

LSM GMBI menegaskan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Kalau praperadilan sudah ditolak, maka proses hukum harus berjalan tegas dan transparan. Kami mendesak Kejati Jabar segera menyampaikan perkembangan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” lanjutnya.

Publik kini menunggu langkah konkret. Keterbukaan informasi dan ketegasan penegakan hukum menjadi ujian bagi integritas aparat dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi daerah ini.

Jika tidak segera ada kejelasan, bukan tidak mungkin gelombang desakan dari masyarakat akan semakin meluas.

Redaksi