Sorotan Lingkungan Menguat, DPN ALUN NASIONAL Desak Audit Terbuka Aktivitas Industri di Riau

RIAU | Fokuslensanusantara.com | 07/03/2026 — Di sejumlah kawasan di Provinsi Riau, bentang alam yang dahulu hijau disebut mulai mengalami perubahan. Aktivitas industri berbasis sumber daya alam terus berjalan, membawa janji pertumbuhan ekonomi sekaligus memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Ketika tanah dikeruk dan sumber daya alam diambil dari perut bumi, publik kini mulai mempertanyakan satu hal mendasar: apakah lingkungan tetap terlindungi dan apakah daerah benar-benar memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding?

Pertanyaan tersebut kini menguat setelah Dewan Pimpinan Wilayah Apreasiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (DPW ALUN RIAU) menyoroti kondisi lingkungan di sejumlah kawasan di Provinsi Riau yang diduga mengalami tekanan akibat aktivitas industri dan pertambangan.

ALUN NASIONAL menilai perlu adanya audit terbuka dan transparan terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan hukum serta tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Ketika sumber daya alam diambil dari suatu daerah, maka publik berhak mengetahui bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan daerah,” ujar perwakilan ALUN RIAU dalam keterangannya.

Alam yang Berubah, Pertanyaan Publik Menguat.

Sejumlah laporan masyarakat serta pengamatan di lapangan disebut memunculkan kekhawatiran terkait perubahan kondisi lingkungan di beberapa kawasan yang berkaitan dengan aktivitas industri berbasis sumber daya alam.
ALUN NASIONAL menilai pengawasan yang kuat menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

“Lingkungan bukan sekadar ruang eksploitasi ekonomi. Ia adalah penyangga kehidupan masyarakat. Jika pengelolaannya tidak diawasi secara ketat, dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Transparansi PAD Jadi Sorotan.

Selain persoalan lingkungan, ALUN NASIONAL juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut mereka, pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam berbagai diskusi publik, mulai muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sektor tersebut memberikan kontribusi ekonomi yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

“Publik berhak mengetahui berapa kontribusi sektor ini terhadap PAD dan bagaimana pengelolaannya dilakukan secara transparan,” kata perwakilan organisasi tersebut.

Regulasi Sudah Ada, Pengawasan Jadi Kunci.

Dalam sistem hukum Indonesia, aktivitas industri dan pertambangan diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan terkait kewajiban reklamasi serta pemulihan lingkungan pascatambang.

Regulasi tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas secara bertanggung jawab serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun sejumlah pemerhati lingkungan menilai bahwa tantangan terbesar sering kali terletak pada pengawasan dan transparansi pelaksanaannya.

Tiga Pertanyaan Publik yang Kini Muncul.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu ini, sejumlah pertanyaan publik mulai mengemuka:

1. Apakah seluruh aktivitas industri dan pertambangan di wilayah tersebut telah memenuhi kewajiban izin lingkungan, AMDAL, serta kewajiban reklamasi sesuai regulasi yang berlaku?
2. Sejauh mana kontribusi sektor eksploitasi sumber daya alam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan apakah datanya telah terbuka kepada publik secara transparan?
3. Jika memang terdapat perubahan kondisi lingkungan di sejumlah kawasan, langkah apa yang telah diambil pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan pemulihan dan keberlanjutan ekosistem?

Audit Terbuka Dinilai Jadi Jalan Tengah.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan publik tersebut, ALUN NASIONAL mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum melakukan audit independen dan terbuka terhadap aktivitas industri yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Audit tersebut diharapkan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap izin lingkungan dan dokumen AMDAL.
2. Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan.
3. Transparansi kontribusi pajak dan PAD.
4. Dampak aktivitas industri terhadap masyarakat sekitar.

Langkah tersebut dinilai penting agar polemik mengenai pengelolaan sumber daya alam dapat dijawab secara objektif dan berbasis data.

Ruang Klarifikasi Terbuka.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang beroperasi di wilayah tersebut guna memperoleh keterangan resmi.

Sesuai prinsip keberimbangan informasi dalam praktik jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

Ketika alam berubah dan pertanyaan publik terus muncul, transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam bukan lagi sekadar pilihan—melainkan sebuah keharusan.

Tim Ungkap
Tribuana Muda Media Network