Lampung Utara | Fokuslensanusantara.com | 01 April 2026 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Lampung Utara mengungkap temuan awal terkait dugaan praktik pengelembungan anggaran pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
Temuan ini merupakan hasil penelusuran lapangan, pengumpulan dokumen, serta analisis terhadap laporan penggunaan anggaran yang diduga tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Adapun sejumlah pos yang menjadi sorotan utama meliputi :
- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang nilainya dinilai tidak proporsional dibandingkan kebutuhan operasional sebenarnya
- Belanja makan dan minum yang terindikasi melebihi standar kewajaran kegiatan
- Biaya perawatan kendaraan dinas yang diduga mengalami penggelembungan tanpa didukung bukti penggunaan yang memadai
- Tim investigasi DPC AWI menemukan adanya selisih mencolok antara data administrasi dengan kondisi faktual, yang mengarah pada indikasi mark-up anggaran.
Selain itu, terdapat dugaan lemahnya sistem pengawasan internal yang membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Dalam proses konfirmasi awal, pihak terkait menyatakan bahwa pengelolaan anggaran diserahkan kepada masing-masing bidang.
Namun demikian, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban anggaran secara menyeluruh.
DPC AWI Kabupaten Lampung Utara menilai bahwa dugaan ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan berpotensi mengarah pada praktik penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, DPC AWI :
- Mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh
- Meminta Inspektorat dan lembaga pengawas internal untuk tidak bersikap pasif
- Mendorong keterbukaan data anggaran kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- DPC AWI juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas, serta membuka ruang bagi masyarakat dan pihak internal yang memiliki informasi tambahan untuk memberikan keterangan secara aman dan bertanggung jawab.
Laporan : Elva Iswandi
